KUMPULAN SOAL LOMBA CERDAS CERMAT TINGKAT SMA/SMK/MA TAHUN 2016
DALAM RANGKA FASILITAS PENDIDIKAN PEMILIH
101.
Siapakah yang
menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang
meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa/Kelurahan ?
a.
PPS atas usul
KPPS
b.
PPK atas usul PPS
c.
KPU Kabupaten
atas usul PPS
d.
KPU Kabupaten
atas usul PPK
102.
Setelah
pelantikan pasangan calon terpilih, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan
laporan hasil pemantauannya kepada KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam
waktu paling lambat
a.
30 Hari
b.
15 Hari
c.
10 Hari
d.
7 Hari
103.
Siapakah yang
menerbitkan Kode etik Pemantau Pemilihan ?
a.
KPU
b.
BAWASLU
c.
DKPP
d.
DPR
104.
Siapakah yang
berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilihan di TPS ?
a.
PPL
b.
Pengawas TPS
c.
Panwas Kecamatan
d.
Panwaslu
105.
Siapakah yang
menyelesaikan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan ?
a.
Kepolisian
b.
Bawaslu
c.
KPU
d.
DKPP
106.
Berapakah waktu
paling lama KPU Kabupaten memeriksa dan memutuskan pelanggaran administrasi
pemilihan sejak menerima rekomendasi Panwaslu Kabupaten ?
a.
3 Hari
b.
5 Hari
c.
7 Hari
d.
10 Hari
107.
Ketentuan
mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam
?
a.
Peraturan KPU
b.
Peraturan Bawaslu
c.
Peraturan DKPP
d.
Peraturan Bersama
(KPU, BAWASLU, dan DKPP)
108.
Ketentuan
mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan diatur dalam…..?
a.
Peraturan KPU
b.
Peraturan Bawaslu
c.
Peraturan DKPP
d.
Peraturan Bersama
(KPU, BAWASLU, dan DKPP)
109.
Setelah
pelimpahan berkas perkara, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara tindak pidana pemilihan paling lama…..?
a.
7 Hari
b.
15 Hari
c.
30 Hari
d.
45 Hari
110.
Dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh….?
a.
KPU RI
b.
KPU Propinsi
c.
KPU Kabupaten
d.
Panwaslu
111.
Menurut UU Nomor
10 Tahun 2016, Sumbangan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati dari badan
hukum swasta paling banyak sebesar….?
a.
Rp. 250.000.000
b.
Rp. 500.000.000
c.
Rp. 750.000.000
d.
Rp. 1.000.000.000
112.
Apakah nama
sistem informasi yang digunakan oleh KPU dalam proses penghitungan cepat
setelah pemungutan dan penghitungan suara
?
a.
SIDALIH (Sistem
Informasi Data Pemilih)
b.
SIMAK BMN
c.
SILON (Sistem
Informasi Pencalonan)
d.
SITUNG (Sistem
Informasi Penghitungan Suara)
113.
Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk kabupaten sampai dengan 250.000
jiwa, Dapat mengajukan perselisihan perolehan suara jika terdapat perbedaan
dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten paling
banyak sebesar ?
a.
2,5 %
b.
2 %
c.
1,5 %
d.
1 %
114.
Apa syarat
Pendidikan Paling rendah untuk mendapat menjadi calon Gubernur dan Wakil
Gubernur ?
a.
SLTA
b.
SLTP
c.
S.1
d.
S.2
115.
Formulir apakah
yang dibagikan ke pemilih sebagai pemberitahuan waktu serta tempat pemungutan
dan penghitungan suara dalam Pilkada 2015 ?
a.
Formulir Model
C.1
b.
Formulir Model
C.2
c.
Formulir Model
C.6
d.
Formulir Model
C.7
116.
Pengadilan
manakah yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah ?
a.
Mahkamah
Konstitusi
b.
Mahkamah Agung
c.
Pengadilan Negeri
d.
Pengadilan Tata
Usaha Negara
D.
PESERTA PEMILU
(PARTAI POLITIK)
Sumber Bacaan :
UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 2 Tahun Tahun 2011
117.
Partai Politik
didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit …… orang warga Negara Indonesia yang
telah berusia 21 tahun atau sudah
menikah dari setiap propinsi
a.
15 Orang
b.
30 Orang
c.
50 Orang
d.
100 Orang
118.
Partai Politik
didaftarkan oleh paling sedikit …… orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri
Partai Politik dengan akta notaries
a.
1 Orang
b.
25 Orang
c.
50 Orang
d.
200 Orang
119.
Pendirian dan
pembentukan Partai Politik menyertakan …… Keterwakilan perempuan
a.
10 %
b.
20 %
c.
30 %
d.
75 %
120.
Partai Politik
harus didaftarkan ke Kementrian untuk menjadi badan hukum, Kementrian yang
dimaksud adalah ?
a.
Kementrian Hukum
dan HAM
b.
Kementrian Dalam
Negeri
c.
Kementrian
Keuangan
d.
Kementrian
Pendidikan dan Olahraga
121.
Untuk menjadi
badan hukum, Partai Politik harus mempunyai ?
a.
Akta notaries
pendirian Partai Politik
b.
Surat keputusan
dari Bupati
c.
Kepengurusan pada
setiap propinsi dan paling sedikit 30 % dari jumlah Kabupaten/Kota pada
propinsi yang bersangkutan
d.
Rekening atas
nama Ketua Partai Politik
122.
Penelitian
dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan untuk menjadi
badan hukum dilakukan paling lama ….. hari sejak diterimanya dokumen
persyaratan secara lengkap
a.
6 Hari
b.
33 Hari
c.
45 Hari
d.
90 Hari
123.
Keputusan Menteri
mengenai pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum diumumkan dalam ?
a.
Website
Kemendagri
b.
Keputusan
Presiden
c.
Surat edaran Menkumham
d.
Berita Negara
Republik Indonesia
124.
Perubahan AD dan
ART Partai Politik harus didaftarkan ke Kementrian paling lama….. hari
terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut
a.
30 Hari
b.
40 Hari
c.
50 Hari
d.
60 Hari
125.
Pengesahan
Perubahan AD dan ART Partai Politik ditetapkan dengan keputusan ?
a.
Ketua DPR
b.
Presiden
c.
Kepala Daerah
d.
Menteri
126.
Asas Partai
Politik tidak boleh bertentangan dengan ?
a.
Keputusan
Presiden
b.
Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c.
Hasil Musyawarah
anggota DPR
d.
Peraturan KPU
127.
Salah satu tujuan
umum partai politik adalah ?
a.
Mencari anggota
Partai Politik
b.
Mengawasi
APBN/APBD
c.
Menjaga dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.
Mengikuti Pilkada
128.
Tujuan khusus
Partai Politik salah satunya adalah ?
a.
Melatih Kader
agar mampu mengemban tugas sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
b.
Menjadi Partai
dengan perolehan suara terbanyak
c.
Membangun etika
dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
d.
Menjaga keutuhan
bangsa
129.
Partai Politik
berfungsi sebagai sasaran ?
a.
Partisipasi
Politik warga Negara Indonesia
b.
Penegakan HAM
c.
Perlindungan
Hukum warga Negara Indonesia
d.
Penyusunan
laporan Keuangan
130.
Hak-hak Partai
Politik adalah ?
a.
Memperoleh
perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara
b.
Hak mendapat anggaran
c.
Menyusun
Undang-Undang
d.
Hak legislasi
131.
Mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, dan peraturan perundang-undangan, Berpartisipasi dalam pembangunan Nasional
dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan umum adalah merupakan ?
a.
Kewajiban Partai
Politik
b.
Tugas Partai
Politik
c.
Hak Partai
Politik
d.
Kewenangan Partai
Politik
132.
Salah satu syarat
untuk menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun atau
a.
Mendapat
rekomendasi dari KPU
b.
Pernah mengikuti kejuaraan
di level Internasional
c.
Sudah/Pernah
Kawin
d.
Lolos seleksi
yang dilakukan Partai Politik
133.
Keanggotaan
Partai Politik bersifat ….. bagi warga Negara Indonesia yang menyetujui AD dan
ART
a.
Langsung dan Umum
b.
Bebas dan Rahasia
c.
Sukarela,
terbuka, dan tidak diskriminatif
d.
Akuntabilitas dan
profesionalitas
134.
Anggaran Partai
Politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik salah satunya
karena ?
a.
Meninggal dunia
b.
Menikah lagi
c.
Sakit
d.
Menjadi Kepala
Daerah
135.
Organisasi Partai
Politik tingkat pusat berkedudukan di ?
a.
Ibu Kota Negara
b.
Ibu Kota Propinsi
c.
Ibu Kota
Kabupaten/Kota
d.
Kecamatan
136.
Kepengurusan
Partai Politik di tingkat propinsi berkedudukan di ?
a.
Ibu Kota Negara
b.
Ibu Kota Propinsi
c.
Ibu
Kota/Kabupaten
d.
Kecamatan
137.
Kepengurusan
Partai Politik di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota disusun dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah….yang diatur dalam AD dan
ATR Partai Politik
a.
10 %
b.
30 %
c.
50 %
d.
100 %
138.
Pengambilan
keputusan Partai Politik di setiap tingkat dilakukan secara ….. sesuai dengan
AD dan ATR Partai Politik
a.
Efektif
b.
Efisien
c.
Demokratis
d.
Sistematis
139.
Pendidikan
Politik yang dilakukan Partai Politik bertujuan untuk ?
a.
Meraih suara
terbanyak pada setiap Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
b.
Membangun etika
dan budaya politik sesuai dengan Pancasila
c.
Mengumpulkan dana
partai
d.
Menumbuhkan
kesadaran akan pentingnya Nasionalisme
140.
Penyelesaian
perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh …… atau sebutan lain yang
dibentuk oleh Partai Politik
a.
Mahkamah Partai
Politik
b.
Kemenkumham
c.
Presiden
d.
Menteri dalam
Negeri
141.
Penyelesaian
perselisihan internal Partai Politik harus diselesaikan paling lambat ?
a.
10 Hari
b.
15 Hari
c.
30 Hari
d.
60 Hari
142.
Beberapa hal
dibawah ini merupakan sumber keuangan Partai Politik adalah ?
a.
Iuran Anggota
b.
Pajak bumi dan
bangunan
c.
Sumbangan dari
relawan
d.
Bantuan keuangan
dari Bupati
143.
Partai Politik
wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang
bersumber dari dana bantuan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kepada ?
a.
Badan Pemeriksa
Keuangan
b.
Menteri Keuangan
c.
KPK
d.
Lembaga audit
keuangan swasta
144.
Dalam hal
penerimaan sumbangan dari perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling
banyak senilai …… per orang dalam waktu 1 tahun anggaran
a.
Rp. 50.000.000
b.
Rp. 300.000.000
c.
Rp. 500.000.000
d.
Rp. 1.000.000.000
145.
Pengelolaan
Keuangan Partai Politik dilakukan secara ?
a.
Efektif dan
efisien
b.
Transparan dan
akuntabel
c.
Cermat
d.
Terukur
146.
Salah satu syarat
Pembubaran Partai Politik adalah ?
a.
Mengalami
pergantian Kepengurusan
b.
Terdapat gugatan
dari anggota Partai
c.
Tidak menyusun
laporan Keuangan
d.
Menggabungkan
diri dengan Partai Politik lain
147.
Partai Politik
yang telah memiliki badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 40 ayat (1) UU
Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dikenai
sanksi administrative berupa ?
a.
Pembubaran Partai
b.
Pengurus Partai
Politik dipidana penjara
c.
Pembekuan
kepengurusan oleh Pengadilan Negeri
d.
Tidak boleh
mengikuti Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah selama 5 Tahun Kedepan
148.
Partai Politik
dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014 adalah Partai….?
a.
Gerindra
b.
Golkar
c.
PDIP
d.
Demokrat
149.
ndang – Undang
yang mengatur tentang Partai Politik adalah ?
a.
UU Nomor 11Tahun 2011
b.
UU Nomor 15 Tahun 2014
c.
UU Nomor 2 Tahun 2011
d.
UU Nomor 8 Tahun 2014
150.
Daerah Pemilihan
anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah ?
a.
Desa atau
gabungan Desa
b.
Kecamatan/Gabungan
Kecamatan
c.
Propinsi atau
gabungan Propinsi
d.
Desa dan
Kecamatan
151.
Organisasi yang
bersifat Nasional dan dibentuk oleh WNI atas dasar kesamaan kehendak dan cita –
cita memperjuang kepentingan Politik Anggota, masyarakat dan sebagainya
merupakan pengertian dari ?
a.
Partai Politik
b.
KPU
c.
Bawaslu
d.
Ormas
152.
Peraturan Dasar
Partai Politik disebut dengan ?
a.
Anggaran Dasar
Partai Politik
b.
Anggaran Rumah
tangga Partai Politik
c.
Hukum Partai
Politik
d.
Azas Partai
Politik
153.
Peraturan yang
dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Partai Politik disebut …..?
a.
Anggaran dasar
Partai Politik
b.
Anggaran Rumah
tangga Partai Politik
c.
Hukum Partai
Politik
d.
Azas Partai
Politik
154.
Proses
Pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap
warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pengertian dari
?
a.
Anggaran Dasar
Partai Politik
b.
Sosialisasi
Politik
c.
Pendidikan
Politik
d.
Azas Partai
Politik
155.
Semua hak dan
kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau
barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab
Partai Politik merupaka pengertian ?
a.
Anggaran Dasar
Partai Politik
b.
Sosialisasi
Politik
c.
Pendidikan
Politik
d.
Keuangan Partai
Politik
156.
Kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat berkedudukan dimana ?
a.
Ibu Kota Negara
b.
Ibu Kota Propinsi
c.
Ibu Kota
Kabupaten/Kota
d.
Ibu Kota
Kecamatan
157.
Kepengurusan
Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan dimana ?
a.
Ibu Kota Negara
b.
Ibu Kota Propinsi
c.
Ibu Kota
Kabupaten/Kota
d.
Ibu Kota
Kecamatan
158.
Kepengurusan
Partai Politik tingkat Propinsi berkedudukan dimana ?
a.
Ibu Kota Negara
b.
Ibu Kota Propinsi
c.
Ibu Kota
Kabupaten/Kota
d.
Ibu Kota
Kecamatan
E.
PEMILU LEGISLATIF
Sumber Bacaan : UU No.8 Tahun 2012 tentang
Pemilu DPR, DPD dan DPRD
159.
Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai
lembaga Negara dan mempunyai tugas ……?
a.
Legislatif,
anggaran dan pengawasan
b.
Legislatif,
eksekutif dan yudikatif
c.
Legislatif,
eksekutif dan anggaran
d.
Legislatif,
eksekutif dan pengawasan
160.
Daerah Pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah …..?
a.
Desa
b.
Kecamatan
c.
Kabupaten
d.
Propinsi
161.
Salah 1 Syarat
bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah….?
a.
Pernah menjadi
anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
b.
Pernah Kawin
c.
Bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa
d.
Berpendidikan
paling rendah tamat Sekolah Dasar
162.
Sistem Pemilu
apakah yang digunakan dalam Pemilu Pertama di Indonesia ?
a.
Dwi Partai
b.
Multi Partai
c.
Partai Tunggal
d.
Semi Multi Partai
163.
Demokrasi dimana
rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil wakilnya untuk duduk dalam
DPR dinamakan ?
a.
Demokrasi
Langsung
b.
Demokrasi
Perwakilan
c.
Demokrasi
Gabungan
d.
Demokrasi
Sosialis
189. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
untuk….?
a.
Melantik Presiden
dan Wakil Presiden
b.
Memutus
perselisihan tentang hasil Pemilu
c.
Memberi grasi,
tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan
d.
Membuat Perundang
Undangan
190.
Jumlah kursi
anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap Propinsi adalah…..?
a.
5
b.
6
c.
4
d.
3
191.
Kekuasaan untuk
membuat Undan-Undang disebut ……?
a.
Legislatif
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Federatif
192.
Anggota DPD dari
setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dalam artian jumlah seluruh anggota
DPD tidak lebih dari ….. jumlah anggota DPR
a.
½
b.
1/3
c.
¼
d.
1/5
193.
Penyampaian
pendapat dimuka umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan azas….?
a.
Proporsionalitas
b.
Kepastian Hukum
c.
Musyawarah
Mufakat
d.
Manfaat
194.
Negara Demokrasi
kekuasaan tertinggi berada ditangan….?
a.
Pemerintah
b.
Presiden
c.
Rakyat
d.
Perdana Menteri
195.
Salah satu syarat
untuk berhak memilih dalam Pemilu sudah berusia Minimal….?
a.
16 Tahun
b.
17 Tahun
c.
18 Tahun
d.
19 Tahun
196.
Salah satu syarat
menjadi anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara
Indonesia yang sudah berusia …..?
a.
17 Tahun
b.
21 Tahun
c.
18 Tahun
d.
19 Tahun
197.
Mempersoalkan
Pancasila dan UUD 1945, Menggunakan Fasilitas pemerintah menghina seseorang,
Agama dan suku merupakan tindakan/perilaku yang dilarang dalam…..?
a.
Kampanye
b.
Pencalonan
c.
Rekapitulasi
hasil penghitungan suara
d.
Pemungutan Suara
198.
Pemilu di Negara
kita bersifat LUBER dan …..?
a.
Jurdil
b.
Terkendali
c.
Aman
d.
Lancar
199.
Dalam hal usulan
pengusulan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota secara administrasi dokumen
harus ditanda tangani ole…..?
a.
Ketua Umum
b.
Sekretaris
c.
Ketua Umum dan
Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
d.
Ketua Umum dan
Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya
200.
Jadwal waktu
pendaftaran Partai Politik pesrta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling
lambat…..sebelum pencoblosan
a.
10 Bulan
b.
20 Bulan
c.
15 Bulan
d.
25 Bulan
201.
Memilih Presiden
dan Parlemen, melaksanakan kedaulatan rakyat dan memilih wakil rakyat merupakan
a.
Tujuan Pemilu
b.
Syarat Pemilu
c.
Fungsi Pemilu
d.
Visi dan Misi
Pemilu
202.
Salah satu
kelebihan Pemilu dengan sistim distrik adalah…..?
a.
Sangat mengenal
daerah dan kepentingan rakyat
b.
Suara Pemilu yang
kalah akan tetap diakui
c.
Golingan
mayoritas dapat menjadi oposisi
d.
Lebih demokratis
dan mewakili semua unsur
204.
Sesuai ketentuan
UUD 1945, lembaga Nagara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan tentang
hasil Pemilu adalah…..?
a.
Komisi Yudisial
b.
Mahkamah
Konstitusi
c.
Mahkamah Agung
d.
Pengadilan Negeri
Tata Usaha Negara
205.
Dalam
penyelenggaraan Pemilu, setiap masyarakat mendapat Perlakuan yang sama, seperti
bebas dalam kecurangan pihak manapun, hal tersebut merupakan pengertian dari
azas…..?
a.
Jujur
b.
Langsung
c.
Adil
d.
Bebas dan Rahasia
206.
Pengawasan atas
pelaksanaan verifikasi calon peserta Pemilu dilakukan oleh…..?
a.
Polisi
b.
Lembaga Swadaya
Masyarakat
c.
Jaksa
d.
Panwaslu
Kabupaten/Kota
207.
Daerah Pemilihan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah….?
a.
Propinsi
b.
Kabupaten
c.
Kecamatan
d.
Propinsi,
Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota
208.
Propinsi dengan
jumlah penduduk 1 juta s/d 3 juta jiwa memperoleh alokasi …..?
a.
45 Kursi
b.
30 Kursi
c.
35 Kursi
d.
50 Kursi
209.
Daerah Pemilihan
Anggota DPRD Propinsi adalah….?
a.
Kabupaten/Kota
atau gabungan Kabupaten/Kota
b.
Desa Kelurahan
c.
Propinsi
d.
Kecamatan
210.
Jumlah kursi
setiap daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi paling sedikit 3 kursi paling
banyak …..?
a.
10 Kursi
b.
11 Kursi
c.
12 Kursi
d.
13 Kursi
211.
Calon anggota
legislatif berasal dari…..?
a.
Pemerintah
b.
TNI/POLRI
c.
Golongan
Terpelajar
d.
Anggota Partai
Politik
212.
Sejak Kapan
pelaksanaan kampanye dapat dilakukan ?
a.
3 Hari sejak
ditetapkan sebagai peserta Pemilu
b.
4 Hari sejak
ditetapkan sebagai peserta Pemilu
c.
5 Hari sejak
ditetapkan sebagai peserta Pemilu
d.
6 Hari sejak
ditetapkan sebagai peserta Pemilu
213.
Waktu, tanggal
dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPD ditetapkan dengan
keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan……?
a.
Pemerintah
b.
Peserta Pemilu
c.
Bawaslu
d.
Masyarakat
214.
Pelanggaran
terhadap hal hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye merupakan
Pelanggaran…..?
a.
Perdata
b.
Tindak Pidana
Pemilu
c.
Pidana dan
Perdata
d.
Kode Etik
215.
Panitia
Pemungutan Suara (PPS) bertugas untuk melaksanakan Pemilu ditingkat…..?
a.
Desa/Kelurahan
b.
Kecamatan
c.
Kabupaten
d.
Propinsi
216.
Petugas
Pemutahiran Data Pemilih selanjunta disebut PPDP adalah petugas yang dibentuk
oleh PPS untuk melakukan…..?
a.
Pendaftaran dan
Pemutahiran data Pemilih
b.
Rekapitulasi dan
Penghitungan Suara
c.
Pengawasan
Pemutahiran data
d.
Pemungutan Suara
217.
Masa tenang
adalah Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas ……?
a.
Pencoblosan
b.
Kampanye
c.
Pemutahiran Data
d.
Keluar Rumah
218.
Kampanye Pemilu
adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan
menawarkan….?
a.
Visi dan Misi
b.
Uang
c.
Visi, Misi dan
Program
d.
Barang
219.
Jumlah Kursi
anggota DPRD Propinsi paling sedikit 35 dan Paling Banyak…..?
a.
50 Kursi
b.
60 Kursi
c.
70 Kursi
d.
100 Kursi
220.
Jumlah Kursi
anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 dan Paling Banyak…..?
a.
50 Kursi
b.
60 Kursi
c.
70 Kursi
d.
80 Kursi
221.
Jumlah kursi
anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 samapai
dengan 300.000 orang memperoleh alokasi kursi sebanyak ……?
a.
20 Kursi
b.
30 Kursi
c.
30 Kursi
d.
40 Kursi
222.
Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS
untuk melaksanakan pemungutan suara…..?
a.
Desa
b.
Kecamatan
c.
Tempat Pemungutan
Suara
d.
Kabupaten
223.
Untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, Secara Nasional Partai Politik harus memenuhi Ambang batas
perolehan sekurang-kurangnya……?
a.
3,5 %
b.
2,5 %
c.
30 %
d.
50 %
224.
KPU
Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara Parpol untuk calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota setelah pemungutan suara paling lambat…..?
a.
10 Hari
b.
11 Hari
c.
12 Hari
d.
13 Hari
225.
Dalam
melaksanakan pemutahiran data pemilih KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh…..?
a.
Pantarlih/PPDP
b.
PPS
c.
PPK
d.
Pantarlih/PPDP,
PPS dan PPK
226.
Partai Politik
dalam menetapkan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota harus memuat keterwakilan perempuan sebanyak …..?
a.
10 %
b.
20 %
c.
30 %
d.
40 %
227.
Perseorangan yang
telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai
bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui……?
a.
Menteri Dalam
Negeri
b.
KPU Propinsi
c.
KPU RI
d.
KPU
Kabupaten/Kota
228.
Salah satu
mekanisme pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui…..?
a.
Musyawarah
b.
Sosialisasi
c.
Rapat Umum
d.
Propokasi
229.
Sistem Pemilu apa
yang dipakai dalam Pemilu DPR dan DPRD ?
a.
Proporsional
Terbuka
b.
Proporsional
Tertutup
c.
Distrik Berwakil
Banyak
d.
Distrik Berwakil
Sedikit
230.
Sistem Pemilu apa
yang dipakai dalam Pemilu DPD ?
a.
Proporsional Terbuka
b.
Proporsional
Tertutup
c.
Distrik Berwakil
Banyak
d.
Distrik Berwakil
Sedikit
231.
Sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung Umum bebas
Rahasia Jujur dan Adil dalam Negra Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD tahun 1945 merupakan Pengertian dari….?
a.
Musyawarah
b.
Pemilu
c.
Rapat Umum
d.
Demokrasi
232.
Pemilu
dilaksanakan selama satu kali dalam berapa tahun ?
a.
1 Tahun
b.
2 Tahun
c.
4 Tahun
d.
5 Tahun
233.
Tahapan apa
dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara Nasional…..?
a.
Kampanye
b.
Masa tenang
c.
Pemungutan Suara
d.
Pencalonan
F.
PILPRES
Sumber
Bacaan : UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
234.
Pengusulan/Pendaftaran
bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh…..?
a.
Partai Politik
atau gabungan Partai Politik
b.
MPR
c.
DPR
d.
Kepala Desa
235.
Berapa lama masa
pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang terhitung sejak
penetapan secara Nasional hasil Pemilu Anggota DPR ?
a.
6 (Enam) Hari
b.
7 (Tujuh) Hari
c.
8 (Delapan) Hari
d.
9 (Sembilan) Hari
236.
Berapa lama waktu
KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon ?
a.
8 (Delapan) Hari
sejak diterimanya Surat
b.
7 (Tujuh) Hari
sejak diterimanya Surat
c.
4 (Empat) Hari
sejak diterimanya Surat
d.
9 (Sembilan) Hari
sejak diterimanya Surat
237.
KPU dalam
menetapkan dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat
sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan melalui sidang pleno
?
a.
Terbuka
b.
Terbatas
c.
Biasa
d.
Tertutup
238.
Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dilakukan secara ?
a.
Undi dalam sidang
pleno KPU terbuka
b.
Undi dalam sidang
pleno KPU terbatas
c.
Undi dalam sidang
pleno KPU tertutup
d.
Undi dalam sidang
pleno KPU biasa
239.
Berapa Lama batas
waktu KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti dalam
hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap, sejak penetapan
calon sampai pada saat dimulainya Kampanye ?
a.
3 (Tiga) hari
sejak Pasangan calon pengganti didaftarkan
b.
5 (Lima) hari
sejak Pasangan calon pengganti didaftarkan
c.
4 (Empat) hari
sejak Pasangan calon pengganti didaftarkan
d.
6 (Enam) hari
sejak Pasangan calon pengganti didaftarkan
240.
Dalam hal salah
satu calon atau Pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye,
Lembaga yang berwenang untuk menunda Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden adalah…..?
a.
Bawaslu
b.
KPU
c.
Presiden
d.
Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
241.
Partai Politik
atau gabungan Partai Politik yang Pasangan calonnya berhalangan tetap
mengusulkan Pasangan calon pengganti Paling lama ?
a.
9 (Sembilan) hari
sejak Pasangan calon berhalangan tetap
b.
7 (Tujuh) hari
sejak Pasangan calon berhalangan tetap
c.
5 (Lima) hari
sejak Pasangan calon berhalangan tetap
d.
3 (Tiga) hari
sejak Pasangan calon berhalangan tetap
242.
KPU
Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di…..?
a.
Propinsi
b.
Kecamatan
c.
Pusat
d.
Kabupaten/Kota
243.
Jujur, terbuka,
dialogis serta bertanggung jawab merupakan…..?
a.
Prinsip Kampanye
b.
Tujuan Kampanye
c.
Fungsi Kampanye
d.
Sosialisasi
248.
Kampanye
dilaksanakan oleh……?
a.
Petugas Kampanye
b.
Peserta Kampanye
c.
Pendukung
Kampanye
d.
Pelaksana
Kampanye
249.
Pelaksana
Kampanye terdiri atas ?
a.
Orang-seorang,
dan organisasi Penyelenggara kegiatan
b.
Pengurus Partai
Politik dan organisasi Penyelenggara kegiatan
c.
Pengurus Partai
Politik, orang-seorang dan organisasi Penyelenggara kegiatan
d.
Pengurus Partai
Politik, pasangan calon, dan organisasi Penyelenggara kegiatan
250.
Peserta Kampanye
terdiri dari…..?
a.
Partai Politik
b.
Anggota
Masyarakat
c.
Pasangan Calon
d.
Organisasi
Penyelenggara
251.
Materi Kampanye
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi ?
a.
Visi, Misi, dan
Program pasangan Calon
b.
Tugas dan fungsi
pasangan calon
c.
Penyebaran Bahan
Kampanye Pasangan Calon
d.
Penyebarluasan
materi kampanye pasangan calon
252.
Berapa hari masa
tenang yang ditentukan oleh KPU ?
a.
3 (Tiga) Hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
b.
5 (Lima) Hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
c.
7 (Tujuh) Hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d.
9 (Sembilan) Hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
253.
Surat suara
merupakan jenis perlengkapan pemungutan suara, dimana surat suara tersebut
memuat……?
a.
Foto dan Nomor
urut Pasangan Calon
b.
Nama, dan Nomor
Urut Pasangan Calon
c.
Foto, visi, misi
dan Nomor Urut Pasangan Calon
d.
Foto, Nama dan
Nomor Urut Pasangan Calon
254.
Berapa banyak
jumlah surat suara yang dicetak dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden ?
a.
Sama dengan
jumlah pemilih tetap ditambah dengan 4 % (Empat persen) dari jumlah pemilih
tetap sebagai cadangan
b.
Sama dengan
jumlah pemilih tetap ditambah dengan 3 % (Tiga persen) dari jumlah pemilih
tetap sebagai cadangan
c.
Sama dengan
jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2 % (Dua persen) dari jumlah pemilih tetap
sebagai cadangan
d.
Sama dengan
jumlah pemilih tetap ditambah dengan 1 % (Satu persen) dari jumlah pemilih
tetap sebagai cadangan
255.
Dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk
pelaksanaan pemungutan suara ulang jumlah surat suara yang dimaksud ditetapkan
oleh KPU untuk setiap Kabupaten/Kota sebanyak…..?
a.
1000 (Seribu)
Surat Suara
b.
2000 (Dua ribu)
Surat Suara
c.
3000 (Tiga ribu)
Surat suara
d.
4000 (Empat Ribu)
Surat suara
256.
Pengawas atas
pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota serta
sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan
pedistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh…..?
a.
Panwaslu dan
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
b.
Bawaslu
c.
Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
d.
Bawaslu dan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
257.
Pemilih yang
berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi…..?
a.
Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan
b.
Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
c.
Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan dan Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
d.
Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan, Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara dan Pemilih yang terdaftar pada Daftar
Pemilih Tambahan
258.
Pemungutan suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama……?
a.
4 (Empat) bulan
setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
b.
3 (Tiga) bulan
setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
c.
2 (Dua) bulan
setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
d.
1 (Satu) bulan
setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
259.
Jumlah Pemilih
untuk setiap TPS diatur dalam Peraturan KPU paling banyak…..?
a.
500 (Lima ratus)
Orang
b.
600 (Enam ratus)
Orang
c.
700 (Tujuh ratus)
Orang
d.
800 (Delapan
ratus) Orang
260.
Penyiapan TPS
pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan,
serta Nama dan Foto Pasangan Calon di TPS dan penyerahan salinan Daftar Pemilih
Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu
Lapangan merupakan tugas dari…..?
a.
PPK
b.
KPPS
c.
PPDP
d.
PPL
261.
Pemeriksaan
persiapan akhir pemungutan suara, Rapata Pemungutan suara, pengucapan sumpah
atau janji petugas KPPS dan Petugas Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS,
penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pelaksanaan
pemberian suara merupakan tugas KPPS pada kegiatan…..?
a.
Persiapan
b.
Penghitungan
Suara
c.
Pemungutan Suara
d.
Kampanye
262.
Surat suara
ditandatangani oleh ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut,
atau foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara merupakan
syarat...?
a.
Batalnya suara
suara
b.
Dikembalikannya
surat suara
c.
Rusaknya surat
suara
d.
sahnya surat
suara
263.
Alat peraga
kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat ?
a.
3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara
b.
2 (dua) hari
sebelum hari pemungutan suara
c.
4 (Empat) hari
sebelum hari pemungutan suara
d.
1 (satu) hari
sebelum hari pemungutan suara
264.
Dana Kampanye
menjadi tanggung jawab ?
a.
Pasangan Calon
b.
Gubernur
c.
Walikota
d.
Lurah
265.
Salah satu sumber
dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah…..?
a.
Sumbangan dari
luar negeri
b.
Sumbangan dari
Kementrian
c.
APBN
d.
Pasangan Calon
yang bersangkutan
266.
Menerima
sumbangan dari pihak asing, Penyumbang tidak benar atau tidak jelas
identitasnya dan hasil tindak pidana dilarang…..?
a.
Pelaksanaan
Pencalonan
b.
Pelaksanaan
Rekapitulasi hasil penghitungan suara
c.
Pelaksanaan
Perekrutan PPK dan PPS
d.
Penerimaan
sumbangan dana kampanye
267.
Kotak suara,
surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk member tanda
pilihan dan TPS merupakan jenis perlengkapan…..?
a.
Kampanye
b.
Pemutahiran Data
Pemilih
c.
Pencalonan
d.
Pemungutan Suara
(UU No. 42 Tahun 2008; Pasal 105)
268.
1 (Satu)
Ekslempar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil
penghitungan suara diberikan Kepada….?
a.
Babinsa
b.
Saksi Pasangan
calon
c.
Lurah
d.
Ketua Pengadilan
Negeri
269.
Jika Pasangan
Calon memperoleh 50 % (Lima Puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 % (Dua puluh persen) suara di
setiap propinsi yang tersebar di lebih dari ½ (Setengah) jumlah propinsi di
Indonesia maka pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai…..?
a.
Pasangan Calon
yang mengikuti putaran kedua
b.
Pasangan Calon
Gagal
c.
Pasangan Calon
Terpilih
d.
Pasangan Calon
tidak Memenuhi syarat
270.
Pasangan Calon
terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh….?
a.
DPR
b.
MPR
c.
KPU
d.
DPRD
271.
KPU menetapkan
hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka paling lama 30 (Tiga puluh) hari
sejak hari pemungutan suara yang dihadiri oleh…..?
a.
Pasangan Calon
b.
Pasangan Calon
dan Bawaslu
c.
Bawaslu
d.
DPRD
272.
Berapa Hari
Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap
penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejak diterimanya permohonan
keberatan ?
a.
14 (empat belas)
Hari
b.
15 (lima belas)
Hari
c.
16 (Enam Belas)
Hari
d.
17 (Tujuh belas)
Hari
273.
Pemungutan suara
dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara…..?
a.
Serentak
b.
Bertahap
c.
Periodik
d.
Langsung
274.
Kesepakatan
antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan calon merupakan
kesepakatan untuk…..?
a.
Mengusulkan
Jadwal Kampanye
b.
Mengajukan
Keberatan
c.
Mengusulkan
Pasangan Calon
d.
Mengubah Nomor
urut pasangan calon
275.
Warga Negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak Pernah menerima kewarganegaraannya lain
karena kehendaknya sendiri; merupakan syarat menjadi…..?
a.
Calon Gubernur
b.
Calon Presiden
c.
Calon Anggota
DPRD
d.
Calon Bupati
276.
Salah satu
persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bukan bekas
anggota organisasi terlarang, Organisasi terlarang yang dimaksud adalah…..?
a.
PKI
b.
GAM
c.
KNPI
d.
Partai Politik
277.
Pemilihan Umum
Presiden dilaksanakan setelah…..?
a.
Pilkada
b.
Pilkades Selesai
c.
Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD
d.
Pemilihan
Gubernur
278.
Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dilaksanakan selama satu kali berapa tahun ?
a.
1 (satu) Tahun
b.
5 (lima) Tahun
c.
4 (empat) Tahun
d.
6 (Enam) Tahun
279.
Hari, tanggal dan
waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan
melalui…..?
a.
Keputusan KPU
b.
Keputusan Bawaslu
c.
Keputusan DKPP
d.
Keputusan
Presiden
280.
Syarat menjadi
Presiden dan Wakil Presiden paling rendah telah berusia berapa tahun…..?
a.
40 Tahun
b.
45 Tahun
c.
35 Tahun
d.
30 Tahun
0 Response to "KUMPULAN SOAL LOMBA CERDAS CERMAT TINGKAT SMA/SMK/MA TAHUN 2016 DALAM RANGKA FASILITAS PENDIDIKAN PEMILIH Bagian 2"
Post a Comment