KISI-KISI SOAL TAMBAHAN BAGI PENYELENGGARA PEMILU SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Siswi MA Nurussyahid kertajatim saat berfoto bersama denganpihak Desa Mekarjaya dan Anggota Kepolisian Polsek Kertajati

KISI-KISI SOAL TAMBAHAN

PENYELENGGARA PEMILU

SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

1. Dalam menjalankan tugasnya KPU RI dibantu oleh…..

a. Sekretariat Jenderal

b. Sekretaris

c. Sekretariat

d. Sekretaris jenderal

2. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak melaksanakan tugas selama…..

a. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah

b. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut

c. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas

d. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut tanpa alasan

3. Ketua KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih…..

a. Dari dan oleh anggota

b. Dari anggota

c. Oleh anggota

d. DKPP

4. Memperlakukan peserta PEMILU secara adil dan setara adalah…..

a. Kewajiban KPU

b. Kewenangan KPU

c. Hak KPU

d. Keputusan KPU

5. Masa Keanggotaan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak…..

a. Lulus seleksi

b. Pengucapan sumpah/janji

c. Pelantikan

d. Mengikuti seleksi

6. PEMILU adalah sarana pelaksanaan rakyat yang dilaksanakan secara…..

a. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

b. Langsung dan Umum

c. Jujur dan Adil.

d. Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia

7. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana PEMILU berdasarkan…..

a. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

b. Putusan Pengadilan setelah mengajukan banding

c. Putusan Pengadilan

d. Putusan Pengadilan yang berkekuatan

8. Salah satu tugas PPS adalah membantu PPK dalam Penyelenggaraan PEMILU kecuali…..

a. Dalam hal penghitungan suara

b. Kampanye

c. Pemutakhiran data pemilih

d. Pencalonan

9. Yang merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah…..

a. KPU RI

b. KPU Propinsi

c. KPU Kabupaten/Kota

d. PPK

10. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno selama…..

a. 3 (Tiga) Kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

b. 3 (Tiga) Kali dengan alasan

c. 3 (Tiga) Kali secara periodik

d. 3 (Tiga) Kali dalam sebulan

11. Keputusan Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila…..

a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

b. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

c. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

d. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

12. Salah satu tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam PEMILU adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelengaraan PEMILU dan/atau yang berkaitan dengan…..

a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat

b. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Partai Politik

c. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Peserta PEMILU

d. Tugas kepada Masyarakat

13. Dalam menyusun dan menetapakan pedoman teknis untuk setiap tahapan PEMILU, terlebih dahulu KPU berkonsultasi dengan…..

a. DPR

b. Pemerintah

c. DPR dan Pemerintah

d. Presiden

14. KPU bertugas dan berwenang menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk…..

a. Mengaudit dana kampanye

b. Mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye

c. Mengumumkan dana kampanye

d. Memberikan sumbangan dana kampanye

15. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk menetapakn calon anggota KPU melaporkan seluruh tahapan seleksi kepada.

a. Presiden

b. Dewan Perwakilan Rakyat

c. DPR dan Presiden

d. Masyarakat

16. KPPS menyerahkan hasil penghitungan suara kepada…..

a. Saksi

b. PPS

c. PPS dan Pengawas PEMILU Lapangan, saksi

d. Pengawas PEMILU Lapangan

17. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak…..

a. 2 (Dua) Kali lipat

b. 2 (Dua) Kali lipat dari yang diterima

c. 2 (Dua) Kali lipat dari yang dibayar

d. 2 (Dua) Kali

18. Dalam menjalankan tugasnya dalam hal penyelenggaraan tahapan PEMILU dan tugas lainnya KPU Memberikan laporan kepada…..

a. DPR dan Presiden

b. Presiden

c. BPK

d. DPR

19. Pengesahan calon anggota KPU terpilih ditetapkan…..

a. Keputusan Presiden

b. Keputusan DPR

c. Keputusan Pemerintah

d. Keputusan Menteri

20. KPPS menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada…..

a. Saksi peserta PEMILU yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan

b. DPR

c. Saksi

d. PPS

21. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk menyeleksi anggota KPU RI terdiri atas unsur….

a. Pemerintah

b. Masyarakat

c. Partai Politik

d. Pemerintah dan Masyarakat

22. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan PEMILU adalah syarat menjadi….

a. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota

b. Anggota KPU

c. Anggota KPU Kabupaten majalengka

d. Anggota BAWASLU

23. Dalam hal pengelolaan keuangan, KPU bertanggung jawab sesuai dengan…..

a. Peraturan Perundang-undangan

b. Instruksi Presiden

c. Keputusan BPK

d. Surat edaran DPR

24. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Republik Indonesia merupakan tugas dari…..

a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

b. Anggota KPU Kabupaten/Kota

c. Ketua KPU Kabupaten/Kota

d. Ketua KPU Republik Indonesia

A. PARTAI POLITIK

SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

25. Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus didaftarkan kepada…..

a. Kementrian Hukum dan HAM

b. Presiden

c. KPU RI

d. DPR

26. Tata cara pemberhentian anggota Partai Politik diatur dalam…..

a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik

b. Hasil Keputusan ketua Partai Politik

c. Musyawarah daerah Partai Politik

d. Rapat pleno Partai Politik

27. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik dapat diubah sesuai dengan…..

a. Dinamika dan kebutuhan Partai Politik

b. Perubahan Partai Politik

c. Dinamika Partai Politik

d. Dinamika dan kebutuhan Partai Politik

28. Iuran anggota Partai Politik, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD merupakan sumber dari…..

a. Keuangan Partai Politik

b. Anggota Partai Politik

c. Pendidikan Politik

d. Rekrutmen anggota Partai Politik

29. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Anggaran dasar Partai Politik memuat hal-hal sebagai berikut…..

a. Asas dan ciri Partai Politik

b. Tujuan Partai Politik

c. Pendidikan Partai Politik

d. Alamat Partai Politik

30. Pembubaran Partai Politik di umumkan dalam…..

a. Media masa

b. Website

c. Facebook

d. Berita Negara Republik Indonesia

31. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik dilakukan dalam mekanisme apa….?

a. Hasil Forum pimpinan Partai Politik

b. Hasil keputusan Ketua Partai Politik

c. Hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik

d. Hasil musawarah daerah partai politik

B. PEMILIHAN LEGISLATIF

SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

32. Berapa jumlah alokasi kursi untuk daerah pemilihan PEMILU anggota DPRD Kabupaten/kota….?

a. 3-12 Kursi

b. 3-8 Kursi

c. 3-9 Kursi

d. 3-11 Kursi

33. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara merupakan pengertian dari…..

a. Pemilih

b. Penduduk

c. Warga Negara

d. Bangsa

34. Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah…..

a. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi

b. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi

c. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 10 kursi

d. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 12 kursi

35. Kabupaten/Kota akan mendapat alokasi kursi sebanyak 20 (Dua puluh) kursi apabila…..

a. Jumlah penduduknya kurang dari 100.000 orang

b. Jumlah penduduknya 250.000 orang

c. Jumlah penduduknya 150.000 orang

d. Jumlah penduduknya 275.000 orang

36. Tahapan penyelenggaraan PEMILU dilaksanakan paling lambat…..

a. 22 Bulan sebelum pemungutan suara

b. 20 Bulan sebelum pemungutan suara

c. 23 Bulan sebelum pemungutan suara

d. 24 Bulan sebelum pemungutan suara

37. Suatu daerah pemilihan dapat dihapus apabila daerah pemilihan tersebut mengalami…..

a. Bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan

b. Adanya wilayah pemekaran

c. Adanya Penjajahan

d. Adanya referendum

38. Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi kursi…..

a. 65 Kursi

b. 55 Kursi

c. 85 Kursi

d. 100 Kursi

39. Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan…..

a. 20 Bulan sebelum pemungutan suara

b. 10 Bulan sebelum pemungutan suara

c. 9 Bulan sebelum pemungutan suara

d. 12 Bulan sebelum pemungutan suara

40. Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD disusun berdasarkan…..

a. Nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru

b. Nomor urut

c. pas foto diri terbaru

d. Nama, Nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru

41. Menerima Pendaftaran calon anggota DPRD merupakan tahapan…...

a. Pendaftaran Calon

b. Pencalonan

c. Kampanye

d. Pemutakhiran data pemilih

42. Bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggoata DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan pengertian dari…..

a. Bilangan pembagi pemilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Bilangan pembagi pemilih Dewan Perwakilan Rakyat

c. Bilangan pemilih pembagi Dewan Perwakilan Rakyat

d. Bilangan pemilih pembagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

43. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau diluar Negeri disebut…..

a. Pemilih

b. Penduduk

c. Warga Negara

d. Bangsa

44. Berapa jumlah paling sedikit dan paling banyak untuk alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota….?

a. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 50 kursi

b. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi

c. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 55kursi

d. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 6ursi

45. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh…..

a. Pengurus Partai Peserta PEMILU tingkat KPU Kabupaten/Kota

b. Pengurus Partai Peserta PEMILU tingkat KPU Propinsi

c. Pengurus Partai Peserta PEMILU tingkat KPU Pusat

d. Ketua Partai Peserta PEMILU tingkat KPU

Kabupaten/Kota D. KEDAERAHAN DAN PILKADA 2018

46. Berapakah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kabupaten Majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017…..?

a. 486 Orang

b. 1.029 Orang

c. 1000 Orang

d. 846 Orang

47. Berapakah jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017…..?

a. 130 Orang

b. 140 Orang

c. 150 Orang

d. 160 Orang

48. Dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Pemilih, PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Berapakah jumlah anggota PPDP se- Kabupaten majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018…..?

a. Orang

b. orang

c. orang

d. Orang

49. Anggota KPPS bertugas melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Anggota KPPS nomor berapakah yang bertugas menerima Pendaftaran Pemilih di TPS ?

a. KPPS 2 dan 3

b. KPPS 3 dan 4

c. KPPS 4 dan 5

d. KPPS 5 dan 6

50. Setelah keluar dari bilik suara, KPPS harus memastikan Pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara. Anggota KPPS manakah yang bertugas menjaga kotak suara pada saat pemungutan suara ?

a. KPPS 4

b. KPPS 5

c. KPPS 6

d. KPPS 7

51. Untuk mencegah terjadinya pemilih memberikan hak suaranya lebih dari satu kali, Pemilih diwajibkan menandai salah satu jari tangannya dengan tinta yang tersedia di TPS. Anggota KPPS manakah yang bertugas memberikan tanda tinta di TPS ?

a. KPPS 4

b. KPPS 5

c. KPPS 6

d. KPPS 7

52. Dalam proses penghitungan suara di TPS, anggota KPPS harus cermat dalam menghitung perolehan suara masing-masing calon. Anggota KPPS manakah yang bertugas mencatat perolehan suara di papan penghitungan suara di TPS ?

a. KPPS 2 dan 3

b. KPPS 3 dan 4

c. KPPS 4 dan 5

d. KPPS 5 dan 6

53. Ketua KPPS mengumumkan tanda coblos pada surat suara dengan suara jelas. Siapakah yang bertugas melipat kembali surat suara setelah di bacakan oleh ketua KPPS dalam proses penghitungan suara di TPS ?

a. KPPS 4

b. KPPS 5

c. KPPS 6

d. KPPS 7

54. Berapakah jumlah kotak suara yang di gunakan dalam PEMILU ?

a. 3 Kotak Suara

b. 2 Kotak Suara

c. 5 Kotak Suara

d. 4 Kotak Suara

55. Sesuai dengan ketentuan PILKADA tahun 2018 Bupati terpilih tidak boleh melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Daerahnya berapa bulan setelah pelantikan ?

a. 6 Bulan setelah pelantikan

b. 7 Bulan setelah pelantikan

c. 8 Bulan setelah pelantikan

d. 4 Bulan setelah pelantikan

C. PILPRES

SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

56. Dasar hukum/Undang-Undang untuk pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah ?

a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2011

b. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017

c. Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008

d. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014

57. Daerah Pemilihan (Dapil) PEMILU Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Propinsi atau gabungan Propinsi

b. Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota

c. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Desa/Kelurahan atau gabungan Desa/Kelurahan

58. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 PEMILU Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan secara ?

a. Mandiri dan Berkeadilan

b. Efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c. Gotong royong, jujur, adil, kepastian hukum, sesuai kepentingan Politik

d. Berkesinambungan dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

59. PEMILU Presiden dan Wakil dilaksanakan setiap ?

a. 4 (Empat) tahun sekali

b. 5 (Lima) tahun sekali

c. 6 (Enam) tahun sekali

d. 7 (Tujuh) tahun sekali

60. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara PEMILU Presiden dan Wakil Presiden di tetapkan oleh ?

a. Presiden

b. Menteri Dalam Negeri

c. Komisi Pemilihan Umum

d. Badan Pengwas Pemilu

61. Yang berhak mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Masyarakat

b. Anggota DPR RI

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

d. Anggota DPR RI dan DPD RI

62. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta PEMILU yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR. Berapa presentase minimal jumlah kursi atau suara sah yang di perlukan untuk mengusulkan pasangan calon dimaksud ?

a. Paling sediki 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

b. Paling sediki 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

c. Paling sediki 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

d. Paling sediki 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

63. Sejak kapan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon ?

a. Sejak pengumuman pendaftaran calon

b. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU

c. Sejak masa pendaftaran ditutup

d. Sejak ditetapkan tahapan dan jadwal

64. Sejak kapan salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengudurkan diri

a. Sejak masa pendaftaran ditutup

b. Sejak pengumuman pendaftaran calon

c. Terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU

d. Sejak masa pemugutan suara

65. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan, Tahapan Pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama berapa hari ?

a. Paling lama 30 (tiga puluh) hari

b. Paling lama 15 (lima belas) hari

c. Paling lama 10 (sepuluh) hari

d. Paling lama 7 (tujuh) hari

66. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden paling lama berapa hari ?

a. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

b. Paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

c. Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

d. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

67. Ruang lingkup materi kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Kebutuhan Partai Politik atau Pasangan calon

b. Program kerja Partai Politik

c. Visi, Misi dan program Pasangan Calon

d. Keinginan kelompok masyarakat

68. Sebutkan 3 (tiga) metode kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden ?

a. 1. Pertemuan terbatas; 2. Tatap muka dan dialog; 3. Debat pasangan calon

b. 1. Konvoi kendaraan; 2. Rapat akbar; 3. Debat pimpinan Partai Politik

c. 1. Rapat umum; 2. Rapat akbar; 3. Debat pendukung

d. 1. Rapat partai politik; 2. Konvoi kendaraan; 3. Debat Masyarakat

69. Hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Menyampaikan Visi, Misi dan program pasangan calon

b. Melaksanakan Rapat terbatas

c. Memasang atribut pasangan calon

d. Menghina seseorang, Agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain

70. Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden dilarang mengikutsertakan ?

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Pengurus Partai Politik tingkat pusat

c. Tim kampanye tingkat Kabupaten

d. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

71. Apabila dalam kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan ?

a. Menggunakan Fasilitas Negara

b. Menjalani Cuti Kampanye

c. Menggunakan Protoker Pejabat Negara

d. Menjalani Pemeriksaan Kesehatan

72. Dalam pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden memerlukan dana atau biaya kampanye. Darimanakah sumber dana kampanye itu diperoleh ?

a. Bantuan pihak asing atau luar negeri

b. Pasangan calon yang bersangkutan

c. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

d. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

73. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaporkan. Siapa saja yang dapat mengajukan laporan tersebut ?

a. Anggota TNI

b. Anggota POLRI