KILAS BALIK SOAL PADA SAAT SELEKSI ANGGOTA DI TINGKAT PPK/PPS KABUPATEN/KOTA

SOAL SELEKSI ANGGOTA PPK/PPS KABUPATEN/KOTA

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih adalah….

a) Sudah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah lulus SLTA atau sederajat.

b) Sudah pernah kawin.

c) Sudah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin , mempunyai hak memilih.

d) Sudah berumur 17 (Tujuh belas) Tahun.

e) Sudah berumur 17 (Tujuh belas) Tahun dan tidak pernah menjadi TAPOL.

2. Warga Negara Republik Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat harus….

a) Terdaftar sebagai pemilih.

b) Sudah pernah memilih pada PEMILU sebelumnya.

c) Menjadi Anggota PARPOL.

d) Bukan Anggota TNI/POLRI.

e) Memiliki Kartu Keluarga.

3. Salah satu syarat Warga Negara Republik Indonesia yang bisa memiliki hak pilih ialah….

a) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu Jiwa/Ingatannya.

c) Memiliki Kartu Identitas.

d) Berdomisili tetap.

e) Nyata-nyata tidak sedang terganggu Jiwa/Ingatannya, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Daftar Pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih maka ditetapkan sebagai….

a) Daftar Pemilih Sementara.

b) Daftar Pemilih Tetap.

c) Daftar Peserta Pemilih.

d) Daftar Pemilik Kartu Pemilih.

e) Daftar Undangan Pemilih.

5. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya ditempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada….

a) KPU Setempat.

b) PPK Setempat.

c) PPS Setempat.

d) KPPS Setempat.

e) PANWASLU.

6. Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam….

a) Daftar Pemilih Baru.

b) Daftar Pemilih Potensial

c) Daftar Peserta Pemilih.

d) Daftar Pemilih Tambahan.

e) Daftar Anggota Pemilih.

7. Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan ditetapakan sebagai….

a) Daftar Semua Pemilih.

b) Daftar Pemilih Sementara.

c) Daftar Pemilih Akhir

d) Daftar Potensi Pemilih.

e) Daftar Pemilih Tetap.

8. Daftar Pemilih Tetap disahkan dan diumumkan oleh….

a) KPU.

b) PPK.

c) PANWAS.

d) PPS.

e) Petugas Kelurahan.

9. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh….

a) KPU.

b) BAWASLU.

c) PPK.

d) PPS.

e) KPPS.

10. Pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilaksanakan selama….

a) 12 (Dua belas) hari dan berakhir 4 (Empat) hari sebelum hari pemungutan suara.

b) 13 (Tiga belas) hari dan berakhir 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

c) 14 (Empat belas) hari dan berakhir 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

d) 20 (Dua puluh) hari dan berakhir 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

e) 100 (Seratus) hari dan berakhir 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

11. Seseorang berhak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah apabila telah berusia kira-kira….

a) 30 (Tiga puluh) Tahun.

b) 25 (Dua puluh lima) Tahun.

c) 14 (Empat belas) Tahun.

d) 40 (Empat Puluh) Tahun.

e) 35 (Tiga puluh lima) Tahun.

12. Pendidikan minimal bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah….

a) SMP.

b) SD.

c) SMA.

d) S1.

e) Semua jawaban salah.

13. Dalam pelaksanaan Kampanye dilarang melibatkan….

a) Hakim pada semua peradilan, Pejabat BUMN/BUMD, Pejabat Struktural dan Fungsional dalan jabatan Negara dan Kepala Desa.

b) Pelajar/Mahasiswa.

c) Orang Jompo

d) Anggota non Partai.

e) Anggota ORMAS.

14. Pejabat Negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Kampanye Harus memenuhi ketentuan….

a) Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan Jabatannya.

b) Menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan

c) Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintah daerah.

d) Dicalonkan Oleh PARPOL.

e) a, b, c, Benar.

15. asangan Calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika….

a) Mengumpulkan Massa dalam mempengaruhi pemilih.

b) Menggunakan Pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih.

c) Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih.

d) Menyampaikan Visi Misi secara sembunyi-sembunyi.

e) Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara PEMILU.

16. Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada….

a) Panitia PEMILU telah siap

b) Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh.

c) Sudah ada surat dari KPU untuk melakukan PEMILU.

d) Hari Libur atau hari yang diliburkan.

e) Masyarakat telah menyetujui pelaksanaan PEMILU.

17. Untuk Pemilih Tunanetra, Tunadaksa, atau mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dilakukan dengan….

a) Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.

b) Menyerahkan kepada KPPS.

c) Harus didampingi Polisi.

d) Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP.

e) Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan musyawarah penyelenggara PEMILU.

18. Dalam hal PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam maupun gangguan lainnya maka tindak lanjut pelaksanaan PILKADA tersebut ditetapkan dengan….

a) Keputusan KPU setempat.

b) Peraturan Presiden.

c) Keputusan Presiden.

d) Peraturan KPU.

e) Semua jawaban salah.

19. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh….

a) Presiden.

b) DPR.

c) DPRD Propinsi setempat.

d) Menteri Dalam Negeri.

e) KPU.

20. Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu….

a) 15 Hari

b) 20 Hari

c) 25 Hari

d) 30 Hari

e) 31 Hari

21. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah…

a) Nomor Induk Kependudukan.

b) Nama lengkap pemilih.

c) Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir.

d) Alamat domisili pemilih.

e) Semua jawaban benar.

22. Menurut peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2008, Pasangan calon peserta PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah….

a) Pasangan yang diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan.

b) Pasangan yang diusulkan oleh Partai Politik.

c) Pasangan yang diusulkan oleh Partai Politik yang mempunyai kursi di Parlemen.

d) Pasangan Calon Perseorangan.

e) Pasangan yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan.

23. PPK dan PPS singkatan dari….

a) Panitia Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengumpul Suara.

b) Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

c) Panitia Pemilih Kecamatan dan Panitian Penghitungan Suara.

d) Panitia Pemilu kada Kecamatan dan Panitia Perbaikan Suara.

e) Panitia Pemilukada Kecamatan dan Panitian Penghitungan Suara.

24. Keanggotaan PPDP diangkat oleh….

a) PPS.

b) PPK.

c) KPU Kabupaten/Kota.

d) KPU Propinsi.

e) Walikota/Bupati.

25. Menurut pasal 1 ayat ayat (14) PP 49/2008, Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk oleh….

a) KPU.

b) KPU Propinsi.

c) KPU Kabupaten/Kota.

d) DPRD.

e) BAWASLU.

26. Daftar pemilih sementara PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh….dalam jangka waktu 21 (Dua puluh satu) hari.

a) KPPS.

b) PPS.

c) PPK.

d) KPU.

e) PANWASLU.

27. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang kurangnya….dari jumlah kursi DPRD atau….dari akumulasi perolehan suara sah dalam PEMILU anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

a) 15% dan 15%

b) 15% dan 20%

c) 15% dan 25%

d) 20% dan 15%

e) 20% dan 20%

28. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di propinsi dengan penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya….dari jumlah penduduk.

a) 4%

b) 5%

c) 10%

d) 6,5%

e) 7%

29. Menurut pasal 1 ayat ayat (14) PP 49/2008, Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk oleh….

a) KPU.

b) KPU Propinsi.

c) KPU Kabupaten/Kota.

d) DPRD.

e) BAWASLU.

30. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di propinsi dengan penduduk sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya….dari jumlah penduduk.

a) 10%.

b) 8,5%.

c) 5,5%.

d) 6,5%.

e) 7,5%.

31. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan dibuat dalam bentuk….

a) Surat dukungan yang disertai fotocopy KTP.

b) Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk.

c) Surat dukungan yang disertai KTP asli.

d) a dan b Benar.

e) Semua jawaban salah.

32. Verifikasi dan Rekapitulasi persyaratan dukungan calon perseorangan untuk PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh….

a) KPU Propinsi.

b) KPU Kabupaten/Kota.

c) KPU Propinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS

d) KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS

e) PANWASLU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS.

33. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan Verifikasi paling lambat….sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

a) 21 Hari.

b) 22 Hari.

c) 25 Hari.

d) 28 Hari.

e) 30 Hari.

34. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama….sejak dokumen daftar dukungan diserahkan.

a) 7 Hari.

b) 10 Hari.

c) 14 Hari.

d) 15 Hari.

e) 20 Hari.

35. Hasil Verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi paling lama….

a) 3 Hari.

b) 7 Hari.

c) 10 Hari.

d) 14 Hari.

e) 15 Hari.

36. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPK Kepada KPU Kabupaten/Kota untuk….

a) Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 (tujuh) hari.

b) Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 (delapan) hari.

c) Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 (sembilan) hari.

d) Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 (sepuluh) hari.

e) Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 (lima belas) hari.

37. Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya….tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan sekurang-kurangnya….tahun bagi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

a) 25 dan 25

b) 30 dan 25

c) 30 dan 30

d) 30 dan 35

e) 35 dan 30

38. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat….

a) Berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat

b) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

c) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

d) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.

e) Semua jawaban benar.

39. Surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh….

a) Presiden.

b) Menteri Dalam Negeri.

c) DPR.

d) DPRD.

e) KPU.

40. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh….

a) DPRD.

b) KPU.

c) Menteri Dalam Negeri.

d) Presiden.

e) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

41. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama….

a) 3 Hari.

b) 7 Hari.

c) 10 Hari.

d) 15 Hari.

e) 20 Hari.

42. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat….sejak pasangan calon meninggal dunia

a) 3 Hari.

b) 4 Hari.

c) 5 Hari.

d) 6 Hari.

e) 7 Hari.

43. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama…

a) 30 Hari.

b) 40 Hari.

c) 50 Hari.

d) 55 Hari.

e) 60 Hari.

44. Komposisi keanggotaan PPK dan PPS harus memperhatiakn keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya….

a) 10% (sepuluh per seratus)

b) 20% (dua puluh per seratus)

c) 30% (tiga puluh per seratus)

d) 40% (empat puluh per seratus)

e) 50% (lima puluh per seratus)

45. Pemilihan putaran kedua dapat dilakukan

a) Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 15% dari jumlah suara sah.

b) Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 20% dari jumlah suara sah.

c) Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 25% dari jumlah suara sah.

d) Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah.

e) Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 50% dari jumlah suara sah.

46. Peraturan KPU yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah….

a) Peraturan KPU nomor 03 Tahun 2011.

b) Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2010.

c) Peraturan KPU nomor 66 Tahun 2009.

d) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2009.

e) Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2012.

47. Menurut pasal 78 PP 17/2015, jumlah pemilih disetiap TPS ditetapkan paling banyak….

a) 300 Orang.

b) 400 Orang.

c) 500 Orang.

d) 600 Orang.

e) 700 Orang.

48. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh….

a) KPPS.

b) PPS.

c) PPK.

d) KPU.

e) PANWASLU.

49. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan perseorangan dalam jangka waktu….wajib melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

a) 3 Hari.

b) 5 Hari.

c) 7 Hari.

d) 10 Hari.

e) 15 Hari.

50. Berikut ini asas Penyelenggara PEMILU, pilih yang paling benar

a) Mandiri, jujur,adil, kepastian hukum tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.

b) Mandiri, jujur,adil, kepastian hukum tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

c) keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisien dan efektivitas.

d) Mandiri, jujur,adil, kepastian hukum dan sama kedudukannya di depan hukum.

e) Mandiri, jujur,adil dan makmur.

51. Status KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pilihlah jawaban yang paling tetap

a) KPU bersifat tetap, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.

b) KPU dan , KPU Propinsi bersifat tetap, sementara KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.

c) KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.

d) KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat Tetap.

e) KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS bersifat Adhoc.

52. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Setiap PARPOL peserta PEMILU Anggota DPR dan DPRD pada setiap daerah pemilihan dapat mengajukan daftar bakal calon sebanyak banyaknya…

a) 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

b) 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

c) 150% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

d) 200% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

e) 80% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

53. Diatur dalam PKPU nomor berapa mengenai aturan pedoman teknis pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah…

a) PKPU Nomor 13 Tahun 2009.

b) PKPU Nomor 11 Tahun 2012.

c) PKPU Nomor 09 Tahun 2012.

d) PKPU Nomor 08 Tahun 2011.

e) PKPU Nomor 10 Tahun 2014.

54. Hari “H” Pemungutan suara serentak di 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah….

a) 16 September 2018.

b) 27 Juni 2018

c) 9 Desember 2018.

d) 14 November 2018.

e) 18 Desember 2018.

55. Berapakah jumlah Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, dan PPS ….

a) 9-7-5-5-3.

b) 11-7-5-5-3.

c) 7-5-5-5-5.

d) 9-5-5-5-3

e) 7-5-5-5-3.

56. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh….

a) Bupati/Walikota.

b) Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

c) KPU Kabupaten/Kota.

d) Ketua Pengadilan Negeri.

e) Camat, dan Kepala desa/Lurah.

57. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena….

a) Meninggal Dunia.

b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

c) Berhalangan tetap lainnya; atau

d) Diberhentikan dengan tidak hormat.

e) Jawaban a, b, c, dan d benar.

58. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena….

a) Sakit.

b) Mengundurkan diri.

c) Diberhentikan.

d) Cuti diluar tanggungan Negara.

e) Jawaban a, b, c, dan d benar.

59. Berapa lama masa kerja PPK…

a) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

c) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

d) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

e) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.

60. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara…?

a) 1 (Satu) Bulan.

b) 2 (Dua) Bulan.

c) 3 (Tiga) Bulan.

d) 4 (Empat) Bulan.

e) 5 (Lima)Bulan.

61. Model Formulir A1-KWK.KPU adalah….

a) Daftar Pemilih Sementara.

b) Daftar Pemilih Tetap.

c) Daftar Pemilih Tambahan.

d) Daftar Pemilih Perubahan.

e) Daftar Pemilih Perubahan Sementara.

62. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siap…?

a) Saksi Peserta Pemilu, PANWASLU Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Tim sukses PEMILU, PANWASLU Lapangan dan PANWASLU Kecamatan.

c) Tim Kampanye, PANWASLU Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.

d) PANWASLU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.

e) PARPOL peserta PEMILU, PANWASLU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.

63. Dibawah ini merupakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK kecuali

a) Membantu KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih DPS dan DPT.

b) Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PEMILU.

c) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan PEMILU ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota;

d) Mengumpulkan hasil penghitungan suara di seluruh PPS diwilayah kerjanya;

e) Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran PEMILU di wilayah Kecamatan.

64. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat….

a) 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi.

b) 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi.

c) 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi.

d) 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi.

e) 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi.

65. Masa Kerja PPS adalah….

a) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

c) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

d) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

e) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.

66. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum penyelenggaraan PEMILU dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara…?

a) 1 (satu) bulan.

b) 2 (dua) bulan.

c) 3 (tiga) bulan.

d) 4 (empat) bulan.

e) 5 (lima) bulan.

67. Dibawah ini merupakan tugas wewenang dan kewajiban PPS, kecuali…

a) Membantu KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih DPS, DPHp, dan DPT.

b) Membentuk KPPS;

c) Mengangkat PPDP;

d) Mengumumkan Daftar Pemilih;

e) Menyampaikan Daftar Pemilih kepada PANWASLU Kabupaten/Kota setelah hari pemungutan suara.

68. Berdsarkan peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Hasil pebaikan (DPSHp)….?

a) Ketua KPPS

b) Ketua PPS

c) Ketua PPK

d) Ketua KPU Kabupaten/Kota

e) Ketua KPU Propinsi

69. Berikut ini tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS kecuali….

a) Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

b) Menyerahkan DPT kepada saksi peserta PEMILU yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;

c) Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS;

d) Mengumumkan hasil Penghitungan suara di TPS;

e) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan PANWASLU Kabupaten/Kota.

70. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN yang terdapat dalam pasal….

a) Pasal 51

b) Pasal 52

c) Pasal 53

d) Pasal 54

e) Pasal 55

71. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN kecuali…

a) Warga Negara Indonesia.

b) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

c) Tidak menjadi anggot Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

d) Mempunyai Integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

e) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN.

72. Berikut ini tugas dan wewenang PANWASLU Kabupaten/Kota sebagai mana diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2011, kecuali….

a) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan PEMILU.

b) Menerima dugaan laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan mengenai PEMILU.

c) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

d) Menyampaikan temuan dan laporan Kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.

e) Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggara PEMILU yang mengandung unsure pidana

73. Tahapan penyelenggaraan PEMILU Anggota DPR DPD dan DPRD dimulai paling lambat….sebelum hari pemungutan suara.

a) 20 Bulan.

b) 21 Bulan.

c) 22 Bulan.

d) 23 Bulan.

e) 24 Bulan.

74. Untuk menjadi peserta PEMILU Anggota DPR dan DPRD, Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada PEMILU sebelumnya dan partai politik baru harus memenuhi syarat-syarat berikut, Kecuali….

a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.

b) Memiliki kepengurusan di seluruh propinsi.

c) Memiliki kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di propinsi yang bersangkutan.

d) Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

e) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% jumlah keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik ditingkat Propinsi.

75. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam PEMILU anggota DPD di propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapat dukungan minimal sedikitnya….Pemilih…?

a) 3000 Orang.

b) 4000 Orang.

c) 5000 Orang.

d) 6000 Orang.

e) 7000 Orang.

76. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD propinsi paling sedikit…..kursi dan paling banyak…..kursi.

a) 3 dan 10.

b) 3 dan 11.

c) 3 dan 12.

d) 4 dan 10.

e) 4 dan 11.

77. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit…..kursi dan paling banyak…..kursi.

a) 3 dan 10.

b) 3 dan 11.

c) 3 dan 12.

d) 4 dan 10.

e) 4 dan 11.

78. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama….untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

a) 7 Hari.

b) 10 Hari.

c) 14 Hari.

d) 15 Hari.

e) 20 Hari.

79. PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta PEMILU paling lama….sejak DPS diumumkan.

a) 10 Hari.

b) 11 Hari.

c) 20 Hari.

d) 21 Hari.

e) 22 Hari.

80. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta PEMILU paling lama…..sejak berakhirnya masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta PEMILU.

a) 7 Hari.

b) 10 Hari.

c) 14 Hari.

d) 15 Hari.

e) 20 Hari.

81. DPS Hasil perbaikan diumumkan oleh PPS selama….

a) 7 Hari.

b) 10 Hari.

c) 14 Hari.

d) 15 Hari.

e) 20 Hari.

82. Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama….sejak berakhirnya perbaiakan terhadap DPS Hasil perbaikan.

a) 7 Hari.

b) 10 Hari.

c) 14 Hari.

d) 15 Hari.

e) 20 Hari.

87. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dan Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan dalam bentuk salinan Softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat…..setelah ditetapkan

a) 7 Hari.

b) 10 Hari.

c) 14 Hari.

d) 15 Hari.

e) 20 Hari.

88. DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan paling lambat….sebelum hari pemungutan suara.

a) 30 Hari.

b) 4 Hari.

c) 5 Hari.

d) 6 Hari.

e) 7 Hari.

89. Warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam DPS, DPS Hasil perbaikan, DPT, dan Daftar Pemilih Tambahan, maka warga Negara tersebut didaftarkan dalam.

a) DPT.

b) Daftar Pemilih Tambahan.

c) Daftar Pemilih Khusus.

d) Tidak dapat dimasukan kedalam Daftar pemilihan manapun.

90. Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan….sebelum hari pemungutan suara.

a) 6 Bulan.

b) 8 Bulan.

c) 9 Bulan.

d) 10 Bulan.

e) 12 Bulan.

91. Dalam hal terdapat bakal calon yang memalsukan atau dan menggunakan dokumen palsu maka KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota meminta partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon baru paling lama…..sejak surat permintaan dari KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik

a) 7 Hari.

b) 8 Hari.

c) 9 Hari.

d) 10 Hari.

e) 14 Hari.

92. Daftar calon sementara anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota di media massa dan sarana pengumuman lainnya selama…..

a) 3 Hari.

b) 5 Hari.

c) 7 Hari.

d) 9 Hari.

e) 10 Hari.

93. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota palin lama….sejak daftar calon sementara diumumkan.

a) 3 Hari.

b) 5 Hari.

c) 7 Hari.

d) 9 Hari.

e) 10. Hari.

94. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tidak memenuhi syarat, maka….

a) Partai Politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 7(tujuh) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

b) Partai Politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 8 (delapan) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

c) Partai Politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 9 (sembilan) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

d) Partai Politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

e) Partai Politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

95. Berikut adalah persyaratan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali….

a) Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas photo baru.

b) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD, Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan oleh PPS.

c) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.

d) KPU Propinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Propinsi.

e) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota.

96. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada….

a) KPU.

b) KPU melalui KPU Propinsi.

c) KPU Propinsi.

d) KPU Propinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.

e) Semua jawaban benar.

97. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan….sebelum hari pemungutan suara.

a) 6 Bulan.

b) 7 Bulan.

c) 9 Bulan.

d) 10 Bulan.

e) 12 Bulan.

98. Berikut adalah pernyataan mengenai daftar calon tetap anggota DPD yang Benar Kecuali….

a) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

b) Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan oleh KPU.

c) Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas photo diri terbaru.

d) Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas photo diri terbaru.

e) Jawaban a dan b Benar.

99. Kampanye PEMILU dapat dilakukan melalui….

a) Pertemuan terbatas.

b) Pertemuan tatap muka.

c) Pemasangan alat peraga ditempat umum.

d) Rapat Umum.

e) Semua Jawaban benar.

100. Kampanye PEMILU yang dilaksanakan selam 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang adalah…..

a) Rapat Umum.

b) Pertemuan tatap muka.

c) Iklan di Media massa.

d) Pemasangan alat peraga ditempat umum.

e) a dan c Benar.

101. Dalam menjalankan tugasnya KPU RI dibantu oleh…..

a. Sekretariat Jenderal

b. Sekretaris

c. Sekretariat

d. Sekretaris jenderal

102. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak melaksanakan tugas selama…..

a. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah

b. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut

c. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas

d. 3 (Tiga) Bulan secara berturut-turut tanpa alasan

103. Ketua KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih…..

a. Dari dan oleh anggota

b. Dari anggota

c. Oleh anggota

d. DKPP

104. Memperlakukan peserta PEMILU secara adil dan setara adalah…..

a. Kewajiban KPU

b. Kewenangan KPU

c. Hak KPU

d. Keputusan KPU

105. Masa Keanggotaan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak…..

a. Lulus seleksi

b. Pengucapan sumpah/janji

c. Pelantikan

d. Mengikuti seleksi

106. PEMILU adalah sarana pelaksanaan rakyat yang dilaksanakan secara…..

a. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

b. Langsung dan Umum

c. Jujur dan Adil.

d. Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia

107. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana PEMILU berdasarkan…..

a. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

b. Putusan Pengadilan setelah mengajukan banding

c. Putusan Pengadilan

d. Putusan Pengadilan yang berkekuatan

108. Salah satu tugas PPS adalah membantu PPK dalam Penyelenggaraan PEMILU kecuali…..

a. Dalam hal penghitungan suara

b. Kampanye

c. Pemutakhiran data pemilih

d. Pencalonan

109. Yang merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah…..

a. KPU RI

b. KPU Propinsi

c. KPU Kabupaten/Kota

d. PPK

110. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno selama…..

a. 3 (Tiga) Kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

b. 3 (Tiga) Kali dengan alasan

c. 3 (Tiga) Kali secara periodik

d. 3 (Tiga) Kali dalam sebulan

111. Keputusan Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila…..

a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

b. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

c. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

d. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota KPU Kabupaten/Kota

112. Salah satu tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam PEMILU adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelengaraan PEMILU dan/atau yang berkaitan dengan…..

a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat

b. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Partai Politik

c. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Peserta PEMILU

d. Tugas kepada Masyarakat

113. Dalam menyusun dan menetapakan pedoman teknis untuk setiap tahapan PEMILU, terlebih dahulu KPU berkonsultasi dengan…..

a. DPR

b. Pemerintah

c. DPR dan Pemerintah

d. Presiden

114. KPU bertugas dan berwenang menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk…..

a. Mengaudit dana kampanye

b. Mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye

c. Mengumumkan dana kampanye

d. Memberikan sumbangan dana kampanye

115. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk menetapakn calon anggota KPU melaporkan seluruh tahapan seleksi kepada.

a. Presiden

b. Dewan Perwakilan Rakyat

c. DPR dan Presiden

d. Masyarakat

116. KPPS menyerahkan hasil penghitungan suara kepada…..

a. Saksi

b. PPS

c. PPS dan Pengawas PEMILU Lapangan, saksi

d. Pengawas PEMILU Lapangan

117. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak…..

a. 2 (Dua) Kali lipat

b. 2 (Dua) Kali lipat dari yang diterima

c. 2 (Dua) Kali lipat dari yang dibayar

d. 2 (Dua) Kali

118. Dalam menjalankan tugasnya dalam hal penyelenggaraan tahapan PEMILU dan tugas lainnya KPU Memberikan laporan kepada…..

a. DPR dan Presiden

b. Presiden

c. BPK

d. DPR

119. Pengesahan calon anggota KPU terpilih ditetapkan…..

a. Keputusan Presiden

b. Keputusan DPR

c. Keputusan Pemerintah

d. Keputusan Menteri

120. KPPS menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada…..

a. Saksi peserta PEMILU yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan

b. DPR

c. Saksi

d. PPS

121. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk menyeleksi anggota KPU RI terdiri atas unsur….

a. Pemerintah

b. Masyarakat

c. Partai Politik

d. Pemerintah dan Masyarakat

122. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan PEMILU adalah syarat menjadi….

a. Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota

b. Anggota KPU

c. Anggota KPU Kabupaten majalengka

d. Anggota BAWASLU

123. Dalam hal pengelolaan keuangan, KPU bertanggung jawab sesuai dengan…..

a. Peraturan Perundang-undangan

b. Instruksi Presiden

c. Keputusan BPK

d. Surat edaran DPR

124. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Republik Indonesia merupakan tugas dari…..

a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

b. Anggota KPU Kabupaten/Kota

c. Ketua KPU Kabupaten/Kota

d. Ketua KPU Republik Indonesia

A. PARTAI POLITIK

SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

125. Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus didaftarkan kepada…..

a. Kementrian Hukum dan HAM

b. Presiden

c. KPU RI

d. DPR

126. Tata cara pemberhentian anggota Partai Politik diatur dalam…..

a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik

b. Hasil Keputusan ketua Partai Politik

c. Musyawarah daerah Partai Politik

d. Rapat pleno Partai Politik

127. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik dapat diubah sesuai dengan…..

a. Dinamika dan kebutuhan Partai Politik

b. Perubahan Partai Politik

c. Dinamika Partai Politik

d. Dinamika dan kebutuhan Partai Politik

128. Iuran anggota Partai Politik, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD merupakan sumber dari…..

a. Keuangan Partai Politik

b. Anggota Partai Politik

c. Pendidikan Politik

d. Rekrutmen anggota Partai Politik

129. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Anggaran dasar Partai Politik memuat hal-hal sebagai berikut…..

a. Asas dan ciri Partai Politik

b. Tujuan Partai Politik

c. Pendidikan Partai Politik

d. Alamat Partai Politik

130. Pembubaran Partai Politik di umumkan dalam…..

a. Media masa

b. Website

c. Facebook

d. Berita Negara Republik Indonesia

131. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik dilakukan dalam mekanisme apa….?

a. Hasil Forum pimpinan Partai Politik

b. Hasil keputusan Ketua Partai Politik

c. Hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik

d. Hasil musawarah daerah partai politik

B. PEMILIHAN LEGISLATIF

SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

132. Berapa jumlah alokasi kursi untuk daerah pemilihan PEMILU anggota DPRD Kabupaten/kota….?

a. 3-12 Kursi

b. 3-8 Kursi

c. 3-9 Kursi

d. 3-11 Kursi

133. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara merupakan pengertian dari…..

a. Pemilih

b. Penduduk

c. Warga Negara

d. Bangsa

134. Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah…..

a. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi

b. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi

c. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 10 kursi

d. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 12 kursi

135. Kabupaten/Kota akan mendapat alokasi kursi sebanyak 20 (Dua puluh) kursi apabila…..

a. Jumlah penduduknya kurang dari 100.000 orang

b. Jumlah penduduknya 250.000 orang

c. Jumlah penduduknya 150.000 orang

d. Jumlah penduduknya 275.000 orang

136. Tahapan penyelenggaraan PEMILU dilaksanakan paling lambat…..

a. 22 Bulan sebelum pemungutan suara

b. 20 Bulan sebelum pemungutan suara

c. 23 Bulan sebelum pemungutan suara

d. 24 Bulan sebelum pemungutan suara

137. Suatu daerah pemilihan dapat dihapus apabila daerah pemilihan tersebut mengalami…..

a. Bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan

b. Adanya wilayah pemekaran

c. Adanya Penjajahan

d. Adanya referendum

138. Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi kursi…..

a. 65 Kursi

b. 55 Kursi

c. 85 Kursi

d. 100 Kursi

139. Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan…..

a. 20 Bulan sebelum pemungutan suara

b. 10 Bulan sebelum pemungutan suara

c. 9 Bulan sebelum pemungutan suara

d. 12 Bulan sebelum pemungutan suara

140. Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD disusun berdasarkan…..

a. Nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru

b. Nomor urut

c. pas foto diri terbaru

d. Nama, Nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru

141. Menerima Pendaftaran calon anggota DPRD merupakan tahapan…...

a. Pendaftaran Calon

b. Pencalonan

c. Kampanye

d. Pemutakhiran data pemilih

142. Bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggoata DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan pengertian dari…..

a. Bilangan pembagi pemilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Bilangan pembagi pemilih Dewan Perwakilan Rakyat

c. Bilangan pemilih pembagi Dewan Perwakilan Rakyat

d. Bilangan pemilih pembagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

143. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau diluar Negeri disebut…..

a. Pemilih

b. Penduduk

c. Warga Negara

d. Bangsa

144. Berapa jumlah paling sedikit dan paling banyak untuk alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota….?

a. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 50 kursi

b. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi

c. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 55kursi

d. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 6ursi

145. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh…..

a. Pengurus Partai Peserta PEMILU tingkat KPU Kabupaten/Kota

b. Pengurus Partai Peserta PEMILU tingkat KPU Propinsi

c. Pengurus Partai Peserta PEMILU tingkat KPU Pusat

d. Ketua Partai Peserta PEMILU tingkat KPU

Kabupaten/Kota D. KEDAERAHAN DAN PILKADA 2018

146. Berapakah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kabupaten Majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017…..?

a. 486 Orang

b. 1.029 Orang

c. 1000 Orang

d. 846 Orang

147. Berapakah jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017…..?

a. 130 Orang

b. 140 Orang

c. 150 Orang

d. 160 Orang

148. Dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Pemilih, PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Berapakah jumlah anggota PPDP se- Kabupaten majalengka dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018…..?

a. Orang

b. orang

c. orang

d. Orang

149. Anggota KPPS bertugas melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Anggota KPPS nomor berapakah yang bertugas menerima Pendaftaran Pemilih di TPS ?

a. KPPS 2 dan 3

b. KPPS 3 dan 4

c. KPPS 4 dan 5

d. KPPS 5 dan 6

150. Setelah keluar dari bilik suara, KPPS harus memastikan Pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara. Anggota KPPS manakah yang bertugas menjaga kotak suara pada saat pemungutan suara ?

a. KPPS 4

b. KPPS 5

c. KPPS 6

d. KPPS 7

151. Untuk mencegah terjadinya pemilih memberikan hak suaranya lebih dari satu kali, Pemilih diwajibkan menandai salah satu jari tangannya dengan tinta yang tersedia di TPS. Anggota KPPS manakah yang bertugas memberikan tanda tinta di TPS ?

a. KPPS 4

b. KPPS 5

c. KPPS 6

d. KPPS 7

152. Dalam proses penghitungan suara di TPS, anggota KPPS harus cermat dalam menghitung perolehan suara masing-masing calon. Anggota KPPS manakah yang bertugas mencatat perolehan suara di papan penghitungan suara di TPS ?

a. KPPS 2 dan 3

b. KPPS 3 dan 4

c. KPPS 4 dan 5

d. KPPS 5 dan 6

153. Ketua KPPS mengumumkan tanda coblos pada surat suara dengan suara jelas. Siapakah yang bertugas melipat kembali surat suara setelah di bacakan oleh ketua KPPS dalam proses penghitungan suara di TPS ?

a. KPPS 4

b. KPPS 5

c. KPPS 6

d. KPPS 7

154. Berapakah jumlah kotak suara yang di gunakan dalam PEMILU ?

a. 3 Kotak Suara

b. 2 Kotak Suara

c. 5 Kotak Suara

d. 4 Kotak Suara

155. Sesuai dengan ketentuan PILKADA tahun 2018 Bupati terpilih tidak boleh melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Daerahnya berapa bulan setelah pelantikan ?

a. 6 Bulan setelah pelantikan

b. 7 Bulan setelah pelantikan

c. 8 Bulan setelah pelantikan

d. 4 Bulan setelah pelantikan

C. PILPRES

SUMBER BACAAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

156. Dasar hukum/Undang-Undang untuk pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah ?

a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2011

b. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017

c. Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008

d. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014

157. Daerah Pemilihan (Dapil) PEMILU Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Propinsi atau gabungan Propinsi

b. Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota

c. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Desa/Kelurahan atau gabungan Desa/Kelurahan

158. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 PEMILU Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan secara ?

a. Mandiri dan Berkeadilan

b. Efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c. Gotong royong, jujur, adil, kepastian hukum, sesuai kepentingan Politik

d. Berkesinambungan dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

159. PEMILU Presiden dan Wakil dilaksanakan setiap ?

a. 4 (Empat) tahun sekali

b. 5 (Lima) tahun sekali

c. 6 (Enam) tahun sekali

d. 7 (Tujuh) tahun sekali

160. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara PEMILU Presiden dan Wakil Presiden di tetapkan oleh ?

a. Presiden

b. Menteri Dalam Negeri

c. Komisi Pemilihan Umum

d. Badan Pengwas Pemilu

161. Yang berhak mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Masyarakat

b. Anggota DPR RI

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

d. Anggota DPR RI dan DPD RI

162. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta PEMILU yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR. Berapa presentase minimal jumlah kursi atau suara sah yang di perlukan untuk mengusulkan pasangan calon dimaksud ?

a. Paling sediki 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

b. Paling sediki 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

c. Paling sediki 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

d. Paling sediki 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah Nasional dalam PEMILU anggota DPR, sebelum pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

163. Sejak kapan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon ?

a. Sejak pengumuman pendaftaran calon

b. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU

c. Sejak masa pendaftaran ditutup

d. Sejak ditetapkan tahapan dan jadwal

164. Sejak kapan salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengudurkan diri

a. Sejak masa pendaftaran ditutup

b. Sejak pengumuman pendaftaran calon

c. Terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU

d. Sejak masa pemugutan suara

165. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan, Tahapan Pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama berapa hari ?

a. Paling lama 30 (tiga puluh) hari

b. Paling lama 15 (lima belas) hari

c. Paling lama 10 (sepuluh) hari

d. Paling lama 7 (tujuh) hari

166. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden paling lama berapa hari ?

a. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

b. Paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

c. Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

d. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pasangan calon berhalangan tetap

167. Ruang lingkup materi kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Kebutuhan Partai Politik atau Pasangan calon

b. Program kerja Partai Politik

c. Visi, Misi dan program Pasangan Calon

d. Keinginan kelompok masyarakat

168. Sebutkan 3 (tiga) metode kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden ?

a. 1. Pertemuan terbatas; 2. Tatap muka dan dialog; 3. Debat pasangan calon

b. 1. Konvoi kendaraan; 2. Rapat akbar; 3. Debat pimpinan Partai Politik

c. 1. Rapat umum; 2. Rapat akbar; 3. Debat pendukung

d. 1. Rapat partai politik; 2. Konvoi kendaraan; 3. Debat Masyarakat

169. Hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden adalah ?

a. Menyampaikan Visi, Misi dan program pasangan calon

b. Melaksanakan Rapat terbatas

c. Memasang atribut pasangan calon

d. Menghina seseorang, Agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain

170. Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden dilarang mengikutsertakan ?

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Pengurus Partai Politik tingkat pusat

c. Tim kampanye tingkat Kabupaten

d. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

171. Apabila dalam kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan ?

a. Menggunakan Fasilitas Negara

b. Menjalani Cuti Kampanye

c. Menggunakan Protoker Pejabat Negara

d. Menjalani Pemeriksaan Kesehatan

172. Dalam pelaksanaan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden memerlukan dana atau biaya kampanye. Darimanakah sumber dana kampanye itu diperoleh ?

a. Bantuan pihak asing atau luar negeri

b. Pasangan calon yang bersangkutan

c. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

d. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

173. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaporkan. Siapa saja yang dapat mengajukan laporan tersebut ?

a. Anggota TNI

b. Anggota POLRI

c. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; Pemantau PEMILU; Presiden dan Wakil Presiden; atau pasangan calon/tim kampanye

d. WNI yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin

174. Sebutkan 2 Jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden

a. Pelanggaran susila dan Pelanggaran dinas

b. Pelanggaran tatakrama dan Pelanggaran demokrasi

c. Pelanggaran administrasi dan Pelanggaran pidana

d. Pelanggaran lalulintas dan Pelanggaran hukum

175. Lembaga mana yang melakukan audit terhadap laporan penggunaan dana kampanye PEMILU Presiden dan Wakil Presiden ?

a. Lembaga Pemantau PEMILU Independen

b. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan oleh KPU